×

Dokumentasi


AB
Andhika Bhayangkara
dikirimkan 26 hari yang lalu (2020-03-11 17:48:44)

Yth. Kementerian Pariwisata, Kami ada pertanyaan seputar pelaksanaan perizinan usaha KBLI 59140 (aktivitas pemutaran film). Di tataran pemerintahan daerah, kami masih belum menemukan adanya kejelasan perihal tidak wajibnya memiliki TDUP. Sebagai contoh di DKI Jakarta saja, Dinas Pariwisata yang membawahi daerah Buaran, Jakarta Timur, telah menuntut kami memiliki TDUP. Mohon penjelasan tertulis dari pihak Kemenpar atas hal ini. Terima kasih atas perhatian dan kerja sama yang diberikan.
AH
Deddy
dikirimkan 14 hari yang lalu (2020-03-23 09:35:33)

Halo Andhika


Sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan PERMENPAR No.10 Tahun 2018, izin usaha pariwisata diperoleh melalui sistem online single submission (OSS). Informasi lebih lanjut dapat Anda peroleh di www.oss.go.id atau menghubungi Pusat Terpadu Satu Pintu (PTSP) kabupaten atau kota setempat.

Informasi mengenai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dapat Anda lihat di website resmi Kementerian Pariwisata atau pada link berikut http://www.kemenparekraf.go.id/post/standar-kompetensi-kerja-nasional-indonesia-skkni-bidang-pariwisata


Terima kasih


Status:

Open

Dikirimkan sejak: 26 hari yang lalu pada 2020-03-11 17:48:44

Pengirim: Andhika Bhayangkara